© 2026 Pemerintah Kabupaten Tangerang
**Konsep/Definisi :** Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Persetujuan Penggunaan atau Pemanfaatan Unsur Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kabupaten Tangerang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pengaduan masyarakat yang diterima terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan Persetujuan Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau PUU LH, keberadaan atau lokasi usaha dan/atau kegiatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Pengaduan dapat berupa dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, pelanggaran ketentuan perizinan, maupun dampak lingkungan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup serta mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Ukuran :** Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH **Satuan :** Pengaduan **Klasifikasi Penyajian :** Disajikan menurut: * Kecamatan; * Jenis pengaduan; * Jenis usaha dan/atau kegiatan; * Jenis perizinan (Persetujuan Lingkungan, Izin PPLH, atau PUU LH); * Media lingkungan yang terdampak (air, udara, tanah, limbah, sampah, kebisingan, atau lainnya); * Status penanganan pengaduan; dan * Tahun. **Referensi Pemilihan :** Data statistik ini disusun untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan statistik sektoral di bidang lingkungan hidup serta mendukung pelaksanaan: * Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah; * Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; * Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; serta * Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. **Referensi Waktu :** Jumlah pengaduan masyarakat dihitung berdasarkan seluruh pengaduan yang diterima selama satu periode pelaporan. Data disajikan secara tahunan dengan kondisi data (*out of time*) per 31 Desember. **Sumber Data :** * Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang; * Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat; * Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan; * Berita acara tindak lanjut pengaduan; * Laporan hasil pengawasan lingkungan hidup; dan * Data pendukung lainnya yang relevan. **Metodologi :** Data diperoleh melalui pencatatan seluruh pengaduan masyarakat yang diterima melalui berbagai saluran pengaduan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Pengaduan selanjutnya diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan jenis permasalahan, lokasi usaha dan/atau kegiatan, jenis perizinan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seluruh data diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kesesuaian substansi pengaduan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Hasil pengolahan data disajikan menurut kecamatan, jenis pengaduan, jenis usaha dan/atau kegiatan, jenis perizinan, serta status penanganannya sebagai dasar evaluasi efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat, peningkatan pengawasan lingkungan hidup, dan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang.
Creative Commons Atribusi 4.0 (CC BY 4.0)
Boleh disalin, dibagikan, dan diolah untuk keperluan apa pun, termasuk komersial, asal sumbernya dicantumkan.
Baca naskah lisensiAlamat tetap untuk dipakai aplikasi lain, misalnya Excel, Python, R, dasbor, atau Satu Data Indonesia. Isinya selalu mengikuti data terbaru, jadi tidak perlu mengunduh ulang secara manual.
| Revisi | Waktu | Tahun | Jumlah baris |
|---|---|---|---|
| Ke-1Berlaku | 07 Nov 2026 14:17 WIB | 2023 sampai 2025 | 15 |