© 2026 Pemerintah Kabupaten Tangerang
| Komponen | Uraian | | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Nama Indikator** | Jumlah Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | | **Konsep** | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | | **Definisi** | Jumlah tenaga yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, atau pengembangan kapasitas lainnya terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, serta bertugas pada unit layanan perlindungan perempuan dan anak. | | **Definisi Tenaga Terlatih** | Sumber daya manusia yang telah memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat, surat keterangan, atau dokumen resmi lainnya yang relevan dengan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. | | **Cakupan Tenaga** | Petugas UPTD PPA, pekerja sosial, psikolog, konselor, pendamping korban, tenaga kesehatan, paralegal, advokat, petugas pengaduan, mediator, penyuluh, dan tenaga layanan lainnya yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. | | **Ukuran** | Jumlah | | **Satuan** | Orang | | **Rumus Perhitungan** | Total tenaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah mengikuti pelatihan dan masih aktif bertugas pada periode pelaporan. | | **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah tenaga terlatih menunjukkan semakin besar kapasitas daerah dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. | | **Klasifikasi** | Jenis kelamin, jenis profesi, jenis pelatihan, instansi asal, sertifikasi, dan wilayah kerja. | | **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), lembaga pelatihan, dan instansi penyelenggara pelatihan. | | **Frekuensi Pengumpulan Data** | Tahunan | | **Metode Pengumpulan Data** | Kompilasi data administrasi kepegawaian, daftar peserta pelatihan, sertifikat pelatihan, dan laporan pengembangan kapasitas SDM. | | **Produsen Data** | DP3A, UPTD PPA, dan instansi penyelenggara pelatihan. | | **Walidata** | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kewenangan daerah. | | **Dasar Hukum** | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta peraturan teknis mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak. |
Creative Commons Atribusi 4.0 (CC BY 4.0)
Boleh disalin, dibagikan, dan diolah untuk keperluan apa pun, termasuk komersial, asal sumbernya dicantumkan.
Baca naskah lisensiAlamat tetap untuk dipakai aplikasi lain, misalnya Excel, Python, R, dasbor, atau Satu Data Indonesia. Isinya selalu mengikuti data terbaru, jadi tidak perlu mengunduh ulang secara manual.
| Revisi | Waktu | Tahun | Jumlah baris |
|---|---|---|---|
| Ke-1Berlaku | 07 Nov 2026 13:44 WIB | 2024 sampai 2025 | 6 |